Murataraklik.com | Palembang – Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Pemkab Muratara) terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong transformasi digital di sektor pengelolaan keuangan daerah. Salah satu langkah nyata tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan Pemkab Muratara dalam kegiatan Capacity Building dan pendampingan validasi data Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) tingkat Provinsi Sumatera Selatan, Selasa (20/1/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) ini diikuti oleh berbagai pemerintah daerah di Indonesia sepanjang tahun 2024 hingga awal 2026. Tujuannya untuk memastikan data IETPD yang diinput ke dalam sistem benar-benar akurat, valid, dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Bupati Muratara yang diwakili Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Muratara, Amirul, menyampaikan bahwa Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
“Manfaat ETPD sangat besar, mulai dari meningkatkan akuntabilitas, transparansi, hingga efisiensi pengelolaan keuangan daerah melalui digitalisasi transaksi pendapatan dan belanja Pemkab Muratara,” jelas Amirul.
Ia menambahkan, penerapan ETPD juga mendorong pertumbuhan ekonomi digital, mempercepat pembangunan daerah, membantu pengendalian inflasi, serta mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran berbagai layanan publik. Selain itu, sistem ini menyediakan data analisis yang penting sebagai dasar pengambilan keputusan strategis pemerintah daerah.
Menurutnya, kegiatan IETPD ini juga bertujuan memperkuat implementasi digitalisasi keuangan daerah sekaligus meningkatkan akurasi data guna mendongkrak skor IETPD Muratara ke depan.
“Kami ingin memastikan bahwa data yang diinput ke dalam sistem IETPD benar-benar akurat dan sesuai dengan kondisi lapangan,” tegasnya.
Lebih lanjut, melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) terkait indikator penilaian ETPD, membahas hasil survei Semester I dan II, serta menyusun roadmap atau peta jalan digitalisasi keuangan daerah untuk tahun-tahun berikutnya.
Pemkab Muratara juga terus mendorong pemanfaatan berbagai kanal transaksi digital seperti QRIS, mobile banking, dan e-commerce, baik untuk penerimaan daerah seperti pajak dan retribusi, maupun untuk belanja pemerintah.
Sebagai informasi, IETPD merupakan alat ukur untuk menilai sejauh mana implementasi elektronifikasi transaksi di lingkungan pemerintah daerah. Validitas pengisian data menjadi sangat krusial karena berpengaruh langsung terhadap penilaian TP2DD Championship, baik di tingkat regional maupun nasional.
“IETPD ini pada akhirnya mendorong transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah. Secara keseluruhan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan status daerah menjadi ‘Digital’ serta memperkuat kemandirian fiskal daerah,” pungkas Amirul. (Habi)
