Murataraklik.com – Api konflik lahan di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) kian membara. Kesabaran rakyat disebut telah berada di titik nadir. Sekitar 2.000 massa dari berbagai desa menyatakan siap turun ke jalan dan melumpuhkan aktivitas publik jika verifikasi lahan eks HGU 2.937 hektare tak kunjung menemui kejelasan hingga akhir Januari 2026.
Ancaman itu bukan isapan jempol. Massa berencana menutup akses Jalan Lintas Sumatra di sejumlah titik strategis, bahkan mengklaim lahan plasma PT Daria Dharma Inti Lestari (PT DMIL) sebagai bentuk perlawanan atas konflik lahan yang dinilai sengaja dibiarkan berlarut-larut.
Verifikasi Mandek, Amarah Meledak
Mandeknya proses verifikasi lahan eks HGU 2.937 hektare menjadi pemicu utama gelombang kemarahan rakyat. Hingga kini, Tim Verifikasi Pemkab Muratara dan PT DMIL dinilai tak menunjukkan langkah konkret, memicu kecurigaan dan ketidakpercayaan publik.
“Verifikasi eks HGU 2.937 itu harga mati. Kalau Tim Verifikasi dan PT DMIL terus bungkam, itu sama saja mengkhianati rakyat Muratara,” tegas Erik Wansyah, penanggung jawab aksi, dengan nada keras.
Demo Jilid II, Skala Lebih Besar
Panitia aksi memastikan demo jilid II ini akan digelar dengan kekuatan penuh. Tak kurang dari 2.000 massa disiapkan, lengkap dengan mobil komando, pengeras suara, spanduk, dan atribut perlawanan.
Meski diklaim berlangsung damai, tekanan terhadap pemerintah daerah dan perusahaan akan ditingkatkan hingga ada keputusan resmi dan transparan.
Tuntutan Rakyat Tak Bisa Ditawar
Dalam pernyataan sikapnya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan tegas, antara lain:
Verifikasi dan penyelesaian konflik lahan plasma 2.937 hektare secara terbuka dan transparan
Kepastian hukum atas status eks HGU PT DMIL yang dinilai masih abu-abu
Mendesak PT DMIL berhenti berpihak pada sembilan koperasi dan berdiri di sisi masyarakat pemilik hak
“Kami perkirakan penutupan jalan dilakukan di empat desa. Aksi ini tidak akan berhenti sebelum tuntutan rakyat dipenuhi. Jangan lagi coba-coba membohongi rakyat,” tegas Erik.
Kesabaran Rakyat Diklaim Habis
Bagi warga Muratara, konflik ini bukan sekadar soal lahan, melainkan menyangkut masa depan, ekonomi, dan kedaulatan hidup rakyat. Bertahun-tahun menunggu kepastian tanpa hasil, warga mengaku tak punya pilihan selain turun ke jalan.
Aksi akhir Januari 2026 ini bahkan disebut-sebut sebagai gelombang perlawanan rakyat terbesar dalam beberapa tahun terakhir di Muratara.
“Kami muak dengan janji kosong. Jika tidak ada kejelasan, sekretariat Tim Verifikasi akan kami segel dan alat berat warga akan masuk ke lahan plasma PT DMIL. Jangan anggap remeh rakyat Muratara,” ancam Erik.
Ultimatum Terbuka untuk Pemerintah
Pesan rakyat Muratara kini tak lagi samar: verifikasi lahan eks HGU 2.937 harus segera dilakukan, tanpa alasan dan tanpa penundaan. Jika pemerintah daerah dan perusahaan terus menutup mata, warga memastikan aksi lanjutan dengan skala lebih besar dan tekanan lebih keras akan menyusul.
Bagi massa, aksi ini bukan akhir—melainkan awal dari perlawanan panjang rakyat Muratara.. (Habi)
