Murataraklik.com – Komitmen menghadirkan data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan kembali ditegaskan Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas Utara. Melalui Forum Konsultasi Publik Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang digelar Jumat (20/2/2026) di Ruang Rapat BPS Muratara, seluruh pemangku kepentingan dikumpulkan dalam satu meja untuk membahas masa depan tata kelola data daerah.
Forum strategis ini dipimpin langsung Kepala BPS Muratara, Eko Trisdarmanto, S.St., M.Si, dan dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Alamudin, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Yusnasdi, SIP, perwakilan OPD, akademisi, hingga stakeholder lainnya. Suasana diskusi berlangsung dinamis, penuh masukan dan kritik konstruktif demi satu tujuan: meningkatkan mutu data dan pelayanan statistik bagi masyarakat.
Sinergi Data Jadi Kunci
Dalam paparannya, Kepala BPS Muratara menegaskan bahwa sinergi antarinstansi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. BPS berperan sebagai pembina data, sementara OPD sebagai produsen data wajib memastikan setiap informasi yang dirilis akurat, konsisten, dan sesuai standar statistik nasional.
“Data yang kuat adalah fondasi kebijakan yang tepat,” tegasnya.
Tak hanya itu, BPS juga memaparkan rencana penerbitan publikasi Muratara Dalam Angka 2026, yang akan memuat indikator pembangunan, statistik sektoral, hingga gambaran sosial ekonomi daerah secara komprehensif. Publikasi ini diharapkan menjadi rujukan utama dalam perencanaan pembangunan.
Nilai IPS 2,30 Jadi Alarm Bersama
Forum turut menyoroti capaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2024 yang berada di angka 2,30 dengan kategori “cukup”. Angka ini menjadi bahan evaluasi bersama agar kualitas data sektoral terus diperbaiki.
Pembinaan sebelumnya memang telah dilakukan, termasuk pada sektor ketahanan pangan dan kesehatan. Namun, peningkatan kualitas data dinilai masih perlu digenjot agar Muratara mampu naik kelas dalam penilaian berikutnya.
Satu Data Indonesia Harus Serius
Kepala Diskominfo Muratara Alamudin menegaskan pentingnya profesionalisme walidata OPD. Menurutnya, Forum Satu Data yang bersekretariat di Bappeda sangat membutuhkan data yang valid, mutakhir, dan tepat waktu.
Penerapan kebijakan Satu Data Indonesia menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola data yang transparan, terpadu, serta akuntabel untuk mendukung pengendalian pembangunan.
Layanan Statistik Makin Digital
Dalam forum tersebut, BPS Muratara juga memperkenalkan standar layanan PST, mulai dari konsultasi statistik, layanan perpustakaan data, hingga kunjungan langsung. Ke depan, layanan konsultasi akan terus dikembangkan secara digital guna mempercepat respons, meningkatkan transparansi, dan memperluas akses masyarakat terhadap data.
Melalui forum ini, pemerintah daerah bersama BPS menegaskan komitmen kuat untuk memperbaiki kualitas data dan pelayanan statistik. Kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi informasi diharapkan mampu mendorong perencanaan pembangunan berbasis data sekaligus mendongkrak nilai IPS Muratara pada evaluasi mendatang.
Karena di era sekarang, pembangunan tanpa data yang valid bukan lagi sekadar risiko — tapi ancaman bagi masa depan daerah. (Habi)
