\u200eDuduk termenung seorang diri.<\/em><\/span><\/p>\n \u200eWalaupun kita sedang efisiensi,<\/em><\/span><\/p>\n \u200eDPRD dan Bupati selalu bersinergi<\/em><\/span>.\u201d<\/p>\n \u200ePantun kedua juga disampaikan:<\/strong><\/p>\n \u200e\u201cPagi hari bersiap pergi,<\/em><\/span><\/p>\n \u200ePergi bekerja dengan percaya diri.<\/em><\/span><\/p>\n \u200eKalau DPRD dan Bupati sudah bersinergi,<\/em><\/span><\/p>\n \u200eMuratara akan menjadi lebih baik lagi.<\/strong><\/em>\u201d<\/span><\/p>\n \u200eSelanjutnya, Ketua DPRD mempersilakan Bupati Muratara H. Devi Suhartoni menyampaikan Nota Keuangan dan penjelasan terhadap tiga Raperda.<\/p>\n \u200eDalam penyampaiannya, Bupati Devi Suhartoni mengatakan Pemerintah Kabupaten Muratara mengajukan tiga Raperda, yakni Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.<\/p>\n \u200eperubahan apbd 2026: pendapatan naik, belanja dirasionalisasi<\/strong><\/p>\n \u200eBupati menjelaskan, rancangan perubahan APBD Muratara Tahun Anggaran 2026 disusun dengan mengacu pada kebijakan dan pedoman penyusunan APBD.<\/p>\n \u200eDalam rancangan perubahan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp893,399 miliar, meningkat sekitar Rp31,949 miliar atau 3,71 persen dibandingkan APBD induk 2026 sebesar sekitar Rp861,450 miliar.<\/p>\n \u200eSementara itu, belanja daerah dialokasikan sekitar Rp937,761 miliar, turun sekitar Rp9,156 miliar atau 0,97 persen dibandingkan APBD induk.<\/p>\n \u200eUntuk penerimaan pembiayaan, pemerintah daerah mencatat sekitar Rp44,361 miliar, yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025.<\/p>\n \u200eMenurut Bupati, penyesuaian tersebut dilakukan karena terdapat sejumlah program yang harus dirasionalisasi dan diprioritaskan berdasarkan kebutuhan masyarakat serta kemampuan fiskal daerah.<\/p>\n \u200e\u201cPerubahan anggaran ini telah disusun berdasarkan kebijakan anggaran berbasis kinerja, dengan memastikan program dan kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dapat dialokasikan kepada perangkat daerah<\/em>,\u201d ujar Devi Suhartoni dalam rapat paripurna.<\/p>\n \u200efokus pengentasan kemiskinan hingga penguatan ekonomi masyarakat<\/strong><\/p>\n \u200eBupati menegaskan, perubahan APBD 2026 tetap diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan nasional sekaligus menjawab kebutuhan pembangunan di Muratara.<\/p>\n \u200ePenajaman anggaran dilakukan terhadap sejumlah sektor, di antaranya pengentasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, penurunan angka stunting, peningkatan ekonomi kerakyatan, jaminan sosial, serta penguatan pembangunan di desa dan kelurahan.<\/p>\n \u200ePemerintah daerah juga mendorong kolaborasi dengan pemerintah desa agar program pembangunan dapat memberikan dampak yang lebih langsung kepada masyarakat.<\/p>\n \u200eDevi mengatakan program-program kerakyatan yang telah berjalan akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan dengan tetap menyesuaikan kebijakan nasional serta kemampuan fiskal daerah.<\/p>\n \u200eSelain perubahan APBD, Bupati menyampaikan Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.<\/p>\n \u200eRaperda tersebut diharapkan menjadi landasan hukum dalam pengelolaan aset daerah, mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan hingga penghapusan.<\/p>\n \u200ePemerintah daerah menilai pengelolaan aset yang tertib diperlukan agar seluruh barang milik daerah memiliki status hukum yang jelas, tercatat, tertata, serta dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n \u200epajak dan retribusi daerah ikut diubah<\/strong><\/p>\n \u200eRaperda ketiga yang disampaikan adalah perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.<\/p>\n \u200eBupati menjelaskan perubahan tersebut diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan kondisi daerah, hasil evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<\/p>\n \u200ePerubahan diarahkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pemungutan pajak serta retribusi daerah.<\/p>\n \u200eMenurut pemerintah daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi bagian penting dalam memperkuat kemampuan fiskal Muratara untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.<\/p>\n \u200eBupati juga berharap adanya dukungan legislatif dalam upaya memperkuat pendapatan daerah, termasuk melalui langkah-langkah penyertaan modal daerah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan pembangunan.<\/p>\n \u200eRapat paripurna tersebut menjadi tahapan awal pembahasan antara eksekutif dan legislatif terhadap perubahan APBD 2026 dan tiga Raperda yang diajukan Pemerintah Kabupaten Muratara.<\/p>\n \u200eSinergi kedua lembaga tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan anggaran dan regulasi daerah tetap diarahkan pada kebutuhan masyarakat serta kemampuan keuangan daerah.<\/p>\n (ADV)<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" MURATARA \u2014 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian dan penjelasan Bupati Muratara terhadap Nota Keuangan serta tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Senin, 21 September 2026. \u200eRapat dipimpin Ketua DPRD Muratara Devi Arianto, SH., M.AP. Dalam penyampaiannya, Ketua DPRD menjelaskan bahwa rapat paripurna tersebut menindaklanjuti surat […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2097,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2,5,27,1,36,28],"tags":[],"class_list":["post-2096","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-adventorial","category-daerah","category-ekonomi","category-muratara","category-peristiwa","category-utama"],"yoast_head":"\n![\"\"](\"https:\/\/murataraklik.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/IMG-20260921-WA0040.webp\")
raperda pengelolaan aset daerah<\/strong><\/p>\n