Murataraklik.com — Ketegangan antara masyarakat dan pemerintah desa memuncak. Forum Masyarakat Plasma 2937 secara resmi melayangkan ultimatum keras kepada para kepala desa agar segera membuka data sembilan koperasi yang selama ini dikuasai pemerintah desa dan telah diserahkan ke Tim Verifikasi Kabupaten.
Forum menegaskan, masyarakat tidak akan lagi menunggu tanpa kepastian. Jika tuntutan ini kembali diabaikan, warga siap mengambil langkah tegas hingga mengambil alih pengelolaan lahan plasm.
Ultimatum tersebut mencuat dalam pertemuan antara kepala desa dan Ketua Tim Verifikasi yang digelar pada Rabu, 13 Januari 2026. Dalam forum itu, Forum Masyarakat Bersatu Plasma 2937 menilai kepala desa memegang data krusial terkait sembilan koperasi, namun hingga kini masyarakat tidak pernah diberi akses untuk mengetahui isi maupun keabsahan data tersebut.
Forum mempertanyakan sikap pemerintah desa yang dinilai tertutup, lamban, dan tidak transparan dalam menjelaskan status kepemilikan lahan serta aliran dana pengelolaan plasma.
“Karena data berada di tangan kepala desa, maka masyarakat berhak penuh mengetahui isi data, kejelasan kepemilikan, serta aliran dana yang dikelola selama ini,” tegas perwakilan forum.
Ketua Forum Masyarakat Plasma 2937, Endar Susantra, menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki hubungan apa pun dengan sembilan koperasi yang dipersoalkan. Menurutnya, forum murni memperjuangkan hak masyarakat atas lahan plasma yang selama bertahun-tahun dinilai tidak jelas pengelolaannya.
“Kami tidak terikat dengan sembilan koperasi itu. Forum berdiri untuk masyarakat dan menuntut transparansi total atas data dan lahan plasma,” ujar Endar.
Tak berhenti di situ, forum juga menyampaikan ancaman terbuka apabila ultimatum ini tidak digubris. Sejumlah langkah tegas telah disiapkan, di antaranya:
Mengambil alih dan mengelola lahan plasma melalui KUD/Pakar Maur, tanpa melibatkan perusahaan (PT);
Menuntut pengembalian dana yang diduga dirampas oleh sembilan koperasi selama tujuh tahun;
Mengerahkan satu barisan perjuangan masyarakat untuk menuntut hak atas plasma.
Forum menilai lambannya proses verifikasi serta ketertutupan data telah menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat selama bertahun-tahun. Mereka menegaskan, jika pemerintah desa tetap bungkam dan tidak membuka data, maka masyarakat siap turun langsung dan mengambil alih pengelolaan lahan plasma secara mandiri.
Situasi ini kini menjadi sorotan serius dan berpotensi memicu konflik terbuka jika tidak segera disikapi secara transparan oleh pihak terkait. (Habi)
