MURATARA | murataraklik.com – Proses pengukuran sertifikat tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PT DMIL yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 7 Juli 2026, batal dilaksanakan. Berdasarkan berita acara lapangan, tim pengukuran tidak dapat memasuki lokasi karena akses menuju lahan disebut tidak diberikan oleh pihak perusahaan PT DMIL melalui petugas keamanan.
Dokumen yang diterima menyebutkan, pengukuran yang difasilitasi Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara itu terpaksa ditunda akibat tidak adanya akses ke lokasi objek pengukuran. Dalam formulir ukur BPN juga tercatat lokasi berada di wilayah Muara Rupit dengan nama pemohon M. Nazarudin.
Menyikapi kondisi tersebut, jajaran Polres Muratara melalui Wakapolres bersama para pihak akan menggelar mediasi pada Rabu, 8 Juli 2026 pukul 13.30 WIB di Mapolres Muratara. Pertemuan itu dijadwalkan menghadirkan perwakilan KUD Pakar Maur, PT DMIL, pengurus koperasi, Kantor ATR/BPN, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Bagian Tata Pemerintahan (Tapem), serta instansi terkait lainnya.
Dalam berita acara juga disebutkan bahwa para pihak diminta membawa dokumen pendukung yang berkaitan dengan data koperasi plasma PT DMIL untuk menjadi bahan pembahasan dalam mediasi.
Pihak KUD Pakar Maur berharap forum mediasi dapat menghasilkan solusi agar proses pengukuran dapat dilaksanakan sesuai ketentuan. Mereka juga menyatakan apabila mediasi tidak membuahkan kesepakatan dan pihak perusahaan tidak hadir, maka pengukuran tetap akan diupayakan dengan pengawalan dari BPN dan aparat kepolisian.
Persoalan lahan eks HGU PT DMIL sendiri menjadi perhatian masyarakat dalam beberapa waktu terakhir karena berkaitan dengan proses verifikasi dan kepastian hak atas lahan plasma yang diperjuangkan warga.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PT DMIL terkait alasan tidak terlaksananya pengukuran maupun rencana mediasi tersebut.(Habi)
