Murataraklik.com – Kesabaran Bupati Devi Suhartoni akhirnya di ujung batas. Kelangkaan dan melonjaknya harga LPG yang mencekik masyarakat membuat orang nomor satu di Musi Rawas Utara itu angkat suara—dan kali ini tanpa kompromi.
Tak ada lagi peringatan lunak. Pangkalan LPG yang kedapatan menimbun, mengatur stok, menjual ke pengecer, atau menaikkan harga seenaknya dipastikan langsung dicabut izinnya. Tanpa negosiasi!
Ultimatum keras itu disampaikan Bupati secara terbuka melalui akun Facebook pribadinya, Kamis (12/02/2026), sebagai respons atas carut-marut distribusi LPG yang dinilai sudah melampaui batas dan terang-terangan merugikan rakyat kecil.
“Saya ingatkan terakhir kali kepada seluruh pangkalan gas di Muratara. Jangan simpan gas lalu bilang habis. Jangan jual ke warung eceran. Kalau ketahuan, izin pangkalan saya cabut,” tegasnya.
Bukan sekadar ancaman di media sosial, Bupati langsung menggerakkan mesin birokrasi hingga ke akar rumput. Seluruh camat diperintahkan turun ke lapangan melakukan patroli dan inspeksi mendadak. Kepala desa pun diminta aktif mengawasi distribusi harian LPG di wilayah masing-masing.
“Saya perintahkan camat patroli. Kepala desa awasi. Kalau ada laporan dan terbukti, pangkalan itu langsung saya cabut izinnya,” ujarnya lagi.
Bupati Devi menegaskan, langkah tegas ini bukan gertakan politik. Ia mengingatkan bahwa pada 2020–2021, Pemkab Muratara pernah mencabut izin sejumlah pangkalan LPG yang bermain curang, bekerja sama dengan Pertamina dan Disperindagkop.
Tak hanya itu, Bupati juga menyoroti kejanggalan harga di lapangan. Secara hitungan logis, harga LPG di Muratara seharusnya berkisar Rp25.000 per tabung, mengingat biaya distribusi telah ditanggung Pertamina. Namun fakta di lapangan, harga justru melonjak liar dan tak terkendali.
“Kalau harga masih mahal, berarti ada yang bermain. Ini bukan salah rakyat,” sindirnya tajam.
Di sisi lain, Pemkab juga menemukan adanya pemotongan kuota LPG Muratara sebanyak 560 tabung tanpa penjelasan yang jelas. Pemerintah daerah telah melayangkan surat resmi dan mengajukan tambahan 1.500 tabung guna menutup kebutuhan masyarakat.
Kini, Pemkab Muratara menegaskan akan menyisir seluruh rantai distribusi LPG—dari tingkat atas hingga pangkalan. Tidak akan ada toleransi bagi pelanggar.
Langkah keras ini menjadi peringatan terakhir bagi pangkalan nakal. Pesan Bupati jelas:
kepentingan rakyat tak boleh dikalahkan oleh permainan segelintir oknum. Jika masih nekat bermain, siap-siap kehilangan izin usaha. Tanpa ampun.(Hbi)
